MATARAM, VISTARA NEWS — Perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB) tumbuh 7,39 persen secara tahunan pada Triwulan III 2026. Capaian tersebut menempatkan NTB di antara provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Namun, di balik angka pertumbuhan tersebut, muncul pertanyaan penting: sejauh mana peningkatan aktivitas ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat?
Data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB pada 5 November 2026 menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah masih sangat dipengaruhi sektor pertambangan dan industri pengolahan. Bahkan, ketika sektor pertambangan dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan ekonomi NTB tercatat sebesar 3,73 persen.
Angka tersebut menjadi catatan penting dalam membaca kualitas pertumbuhan ekonomi NTB. Pertumbuhan yang tinggi belum otomatis menggambarkan peningkatan kesejahteraan seluruh kelompok masyarakat apabila manfaatnya belum tersebar secara merata.
Pertambangan dan industri pengolahan menjadi motor pertumbuhan
Berdasarkan data BPS yang diberitakan pada 5 November, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 30,23 persen secara tahunan. Sementara itu, industri pengolahan mencatat pertumbuhan 19,02 persen.
Peningkatan tersebut berkaitan dengan aktivitas produksi konsentrat tembaga serta optimalisasi operasional smelter. Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa juga tumbuh 31,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB atas dasar harga berlaku mencapai Rp56,50 triliun. Sementara PDRB atas dasar harga konstan 2010 tercatat Rp31,06 triliun.
Secara triwulanan, ekonomi NTB tumbuh 3,90 persen dibandingkan Triwulan II 2026. Adapun pertumbuhan kumulatif dari Triwulan I hingga Triwulan III mencapai 9,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan
Besarnya kontribusi pertambangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa kinerja sektor tersebut memiliki pengaruh kuat terhadap perekonomian daerah.
Namun, pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor tertentu juga perlu dibaca secara hati-hati. Aktivitas pertambangan dan industri pengolahan dapat meningkatkan nilai produksi serta ekspor, tetapi dampaknya terhadap masyarakat bergantung pada penyerapan tenaga kerja lokal, keterlibatan usaha daerah, rantai pasok, serta distribusi manfaat ekonomi.
Data BPS yang dikutip ANTARA menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB tanpa memperhitungkan sektor pertambangan mencapai 3,73 persen. Angka ini memperlihatkan adanya perbedaan cukup besar antara pertumbuhan keseluruhan ekonomi dan pertumbuhan di luar pertambangan.
Kondisi tersebut menegaskan pentingnya memperkuat sektor-sektor lain, terutama pertanian, perdagangan, pariwisata, industri kecil, dan UMKM agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kegiatan usaha berskala besar.
Pengangguran turun, tetapi kualitas pekerjaan tetap perlu diperhatikan
Dari sisi ketenagakerjaan, BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB pada Agustus 2026 sebesar 3,03 persen, turun 0,03 poin persentase dibandingkan Agustus 2025.
Jumlah angkatan kerja mencapai 3,24 juta orang, sedangkan penduduk yang bekerja tercatat sekitar 3,15 juta orang. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan sekitar 1,07 juta pekerja atau 34,06 persen dari total penduduk bekerja.
Meskipun angka pengangguran mengalami penurunan, kualitas pekerjaan masih menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Pekerjaan formal tercatat sekitar 1 juta orang atau 31,94 persen dari total penduduk bekerja.
Artinya, mayoritas pekerja masih berada di sektor informal. Tantangan pemerintah daerah bukan hanya menciptakan kesempatan kerja, tetapi juga memperluas pekerjaan yang memberikan kepastian pendapatan, perlindungan, dan keberlanjutan.
Pariwisata dan UMKM perlu mendapat manfaat lebih besar
Di tengah pertumbuhan sektor pertambangan dan industri pengolahan, sektor pariwisata memiliki peluang penting untuk memperluas distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat.
NTB memiliki potensi pariwisata yang tersebar di Lombok dan Pulau Sumbawa. Destinasi seperti Mandalika, Gili Trawangan, Gunung Rinjani, kawasan Sembalun, hingga destinasi bahari Sumbawa dapat menjadi penggerak ekonomi lokal melalui akomodasi, transportasi, kuliner, jasa perjalanan, dan usaha masyarakat.
Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat. Peningkatan kunjungan wisatawan harus diikuti dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat lokal dan pelaku UMKM dalam rantai ekonomi pariwisata.
Hal serupa berlaku bagi sektor pertanian dan perdagangan. Penguatan akses pasar, infrastruktur distribusi, teknologi produksi, serta pembiayaan usaha dapat membantu memperluas kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap perekonomian daerah.
Tantangan pemerintah: memastikan pertumbuhan dirasakan masyarakat
Angka pertumbuhan ekonomi 7,39 persen merupakan capaian positif bagi NTB. Namun, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya pertumbuhan PDRB.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi diikuti dengan penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan rumah tangga, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan pemerataan pembangunan antardaerah.
Data BPS mengenai IPM NTB 2026 menunjukkan angka 74,73, meningkat dari 73,97 pada 2025. Pengeluaran riil per kapita per tahun juga meningkat 2,90 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator tersebut memberikan gambaran adanya perbaikan pada sejumlah dimensi pembangunan manusia, meskipun belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat telah merasakan manfaat pertumbuhan secara merata.
Ke depan, tantangan NTB adalah menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat sektor ekonomi yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukan hanya tentang seberapa besar angka yang dicapai, tetapi juga tentang berapa banyak masyarakat yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut.
Rekomendasi Pilihan

Rekomendasi Hotel di Lombok
Trip.com
LihatTautan affiliate. VISTARA dapat menerima komisi dari transaksi yang memenuhi syarat.








Belum ada komentar