Perspektif NTB. Informasi untuk semua.
VISTARA NEWS
Perspektif NTB. Informasi untuk semua.

PEDOMAN MEDIA SIBER

VISTARA NEWS

VISTARA NEWS berkomitmen menjalankan kegiatan jurnalistik di media digital secara profesional, bertanggung jawab, independen, dan berlandaskan kepentingan publik.

Pedoman Media Siber ini menjadi acuan bagi redaksi VISTARA NEWS dalam memproduksi, menerbitkan, mengelola, dan memperbarui informasi di seluruh platform digital VISTARA NEWS.

Pedoman ini disusun dengan mengacu pada Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012.

1. Verifikasi dan Keberimbangan Berita

Pada prinsipnya, setiap berita harus melalui proses verifikasi untuk memastikan akurasi informasi dan keberimbangan pemberitaan.

  • Berita harus didasarkan pada fakta dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
  • Redaksi mengupayakan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh sebelum diterbitkan.
  • Berita yang berpotensi merugikan pihak tertentu harus mengupayakan konfirmasi kepada pihak terkait.
  • Redaksi mengutamakan keberimbangan dan tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi.

Dalam kondisi tertentu, berita dapat diterbitkan sebelum verifikasi lengkap apabila memenuhi ketentuan kepentingan publik yang mendesak sebagaimana diatur dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber. Berita tersebut wajib diberi penjelasan bahwa verifikasi masih berlangsung dan diperbarui setelah proses konfirmasi selesai.

2. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

VISTARA NEWS dapat menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan komentar, informasi, opini, atau konten lainnya.

Setiap isi buatan pengguna wajib memenuhi ketentuan berikut:

  • Tidak mengandung fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, diskriminasi, atau informasi bohong.
  • Tidak mengandung unsur pornografi atau konten yang melanggar hukum.
  • Tidak memuat informasi yang melanggar privasi atau hak orang lain.
  • Tidak mengandung ajakan melakukan kekerasan atau tindakan melanggar hukum.

VISTARA NEWS berhak melakukan moderasi, menyunting, membatasi, atau menghapus konten pengguna yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dan peraturan perundang-undangan.

3. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

VISTARA NEWS menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar serta hak pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan.

  • Kesalahan informasi yang ditemukan akan diperbaiki secepatnya.
  • Ralat atau koreksi dilakukan secara transparan dengan memberikan keterangan bahwa artikel telah diperbarui.
  • Hak jawab dan hak koreksi dilayani sesuai dengan Undang-Undang Pers dan ketentuan Dewan Pers.
  • Permintaan koreksi atau hak jawab dapat disampaikan kepada redaksi melalui kanal kontak resmi VISTARA NEWS.

Dalam hal terdapat ralat, koreksi, atau hak jawab yang berkaitan dengan berita yang telah dipublikasikan, VISTARA NEWS akan menautkan atau menyertakan informasi tersebut pada berita terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pencabutan Berita

Berita yang telah dipublikasikan pada prinsipnya tidak dicabut karena alasan penyensoran atau tekanan dari pihak tertentu.

Pencabutan berita hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan khusus, antara lain berkaitan dengan persoalan hukum, keselamatan, perlindungan korban, atau pertimbangan editorial yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap pencabutan berita harus disertai penjelasan kepada publik mengenai alasan pencabutan tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

5. Iklan dan Konten Komersial

VISTARA NEWS membedakan secara jelas antara produk jurnalistik dan konten komersial.

  • Iklan, advertorial, sponsored content, dan konten promosi harus diberi penanda yang jelas.
  • Materi komersial tidak boleh disamarkan sebagai berita jurnalistik.
  • Kerja sama dengan pengiklan, mitra bisnis, maupun pihak ketiga tidak boleh mengintervensi independensi redaksi.
  • Keputusan editorial tetap berada di bawah kewenangan redaksi.

6. Perlindungan Privasi dan Identitas

VISTARA NEWS menghormati hak privasi setiap individu.

Redaksi memperhatikan perlindungan identitas korban kejahatan seksual, anak yang berhadapan dengan hukum, serta pihak-pihak lain yang menurut ketentuan hukum dan etika jurnalistik wajib dilindungi identitasnya.

Informasi pribadi hanya dapat dipublikasikan dengan mempertimbangkan kepentingan publik, akurasi, dan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Foto, Video, dan Materi Visual

Setiap foto, video, ilustrasi, dan materi visual yang digunakan dalam pemberitaan harus memperhatikan keaslian, konteks, hak cipta, serta etika jurnalistik.

  • Materi visual tidak boleh dimanipulasi sehingga mengubah makna atau konteks peristiwa.
  • Penggunaan foto atau video dari pihak lain harus memperhatikan hak penggunaan dan atribusi sumber.
  • Foto ilustrasi harus diberi keterangan yang sesuai.
  • Materi visual yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap korban atau kelompok rentan harus dipertimbangkan secara hati-hati.

8. Tanggung Jawab Redaksi

Setiap berita yang diterbitkan VISTARA NEWS melalui proses pengelolaan editorial sesuai struktur dan kewenangan redaksi.

Redaksi bertanggung jawab memastikan bahwa pemberitaan telah melalui proses pemeriksaan, penyuntingan, dan persetujuan sesuai prosedur internal sebelum dipublikasikan.

9. Pengaduan dan Pengawasan

Pembaca dapat menyampaikan pengaduan, keberatan, permintaan koreksi, maupun hak jawab kepada redaksi VISTARA NEWS melalui kanal komunikasi resmi yang tersedia di halaman Kontak.

Setiap pengaduan akan ditinjau dan ditindaklanjuti sesuai substansi laporan serta ketentuan hukum dan etika jurnalistik.

10. Penutup

Pedoman Media Siber ini menjadi bagian dari komitmen VISTARA NEWS untuk membangun media digital yang profesional, independen, transparan, dan bertanggung jawab.

VISTARA NEWS akan meninjau dan memperbarui pedoman ini apabila diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi, praktik jurnalistik, serta peraturan perundang-undangan.

VISTARA NEWS
Perspektif NTB. Informasi untuk semua.

Acuan: Pedoman Pemberitaan Media Siber, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012.

Scroll to Top