Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, MPR Jadwalkan Pemilihan Pengganti pada 2 Desember

JAKARTA (VISTARA NTB) — Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat tersebut. Menurutnya, Gibran juga telah menyampaikan surat yang sama kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri. Ia menyebut keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Gibran tidak mencantumkan alasan spesifik terkait keputusannya tersebut. Ia juga meminta MPR segera memproses pengunduran dirinya sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.

MPR Siapkan Proses Pengisian Jabatan Wakil Presiden

Menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut, MPR menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jumat (13/11/2026).

Rapat yang dipimpin pimpinan MPR itu membahas tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan setelah pengunduran diri Gibran.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan empat poin hasil rapat gabungan. Pertama, MPR menetapkan jadwal sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti pada 2 Desember 2026.

Kedua, pimpinan MPR akan menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden. Ketiga, MPR menyiapkan tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan calon yang diajukan.

Keempat, MPR membentuk tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan ketetapan yang diperlukan dalam proses pengisian jabatan tersebut.

Keputusan ini menjadi tahapan awal bagi lembaga negara dalam menjalankan mekanisme konstitusional untuk mengisi posisi Wakil Presiden.

Bagaimana Mekanisme Penggantian Wakil Presiden?

Pengisian jabatan Wakil Presiden ketika terjadi kekosongan telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Dengan demikian, proses penggantian tidak dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, melainkan melalui mekanisme konstitusional di MPR berdasarkan dua nama yang diajukan Presiden.

Penetapan jadwal sidang paripurna pada 2 Desember menjadi salah satu perkembangan penting dalam proses tersebut. Selanjutnya, publik akan menantikan dua nama calon yang diajukan Presiden serta keputusan MPR dalam menentukan Wakil Presiden berikutnya.

Menunggu Penjelasan Lebih Lanjut

Pengunduran diri Gibran menjadi peristiwa penting dalam perjalanan pemerintahan periode 2024–2029. Selain menyangkut keberlanjutan kepemimpinan nasional, proses ini juga menjadi perhatian terhadap pelaksanaan mekanisme konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hingga berita ini disusun, alasan spesifik pengunduran diri Gibran belum disampaikan secara terbuka dalam surat yang dibacakan Ketua MPR. Karena itu, berbagai spekulasi mengenai latar belakang keputusan tersebut perlu disikapi secara hati-hati sampai terdapat keterangan resmi dari pihak terkait.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses pengajuan calon oleh Presiden dan keputusan MPR dalam sidang paripurna mendatang.

---